Sumbangan Perantau Silungkang Bangun Kampung Halaman

Oleh: Muhammad Subhan

Tujuan utama dari pendirian Persatuan Keluarga Silungkang (PKS) adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahim antara sesama perantau asal Silungkang. Sebagai implementasinya, pengurus PKS Jakarta hampir setiap tahun berusaha mengadakan acara halal bihalal di setiap bulan Syawal. Sebelum adanya gedung pertemuan yang sekarang, acara halal bihalal diadakan di berbagai tempat, misalnya di Gedung Wanita di Jalan Diponegoro Jakarta pada tahun 1960, di Masjid Agung Al-Azhar Kebun Baru Jakarta pada tahun 1970, di GOR Bulungan Jakarta pada tahun 1980-an. Mulai tahun 1992, yaitu sejak berdirinya gedung pertemuan baru di Jalan Gotong Royong, Ciledug acara halal bihalal hampir setiap tahun diadakan di sana, dan selalu diramaikan dengan bazaar makanan khas dari kampuang halaman. Biasanya, warga PKS Jakarta tumpah ruah untuk menikmatinya sambil bersilaturahim dengan sesama.

Selain acara halal bihalal, sering juga diadakan acara Balai Okok yang banyak diminati warga selain untuk saling bertemu juga untuk malobuang makanan nostalgia dari kampuang. Di samping itu, pengurus PKS Jakarta juga selalu berusaha untuk hadir dalam setiap musibah yang dialami oleh warganya, misalnya dalam hal musibah kematian dan bencana lainnya.

Sumbangan untuk Kampung Halaman

Walaupun PKS adalah suatu perhimpunan bagi warga Silungkang di perantauan, namun setiap denyut kehidupan para dunsanak yang tinggal di kampung halaman PKS selalu berusaha hadir, baik dalam suka maupun duka. Sudah banyak bantuan-bantuan yang diberikan PKS kepada kampung halaman baik berupa bantuan pisik maupun dalam bentuk non pisik, antara lain:

1. Renovasi Gedung SDI

Pembangunan awal gedung sekolah (Sekolah Dagang Islam-SDI). Pada periode kepengurusan PKS Jakarta diketuai oleh H. Ajar Ruslan, yaitu pada tahun 1980 diselenggarakan acara reuni alumni SDI bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulungan, Jakarta. Reuni ini dihadiri oleh Pengurus PKS dan perantau yang tergabung dalam IK SDI. Dalam acara reuni ini dicapai kesepakatan untuk merenovasi gedung SDI karena dinilai kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan kurang layak untuk sarana pendidikan. Dana pertama untuk biaya renovasi tersebut berasal dari kas PKS Jakarta sebesar Rp8.240.000 dan kemudian ditambah dengan zakat perantau yang diperuntukkan bagi biaya renovasi gedung SDI ini sebesar Rp18.500.000. Pengumpulan dana selanjutnya untuk seluruh biaya renovasi yang mencakup penambahan dari 5 lokal menjadi 14 lokal kelas dimotori oleh H. Agusman Saleh. Akhirnya pekerjaan renovasi selesai pada tahun 1984. Peresmian pemakaian SDI setelah direnovasi dilakukan oleh Ir. H. Azwar Anas yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat.

2. Puskesmas

Dipertengahan tahun 1980, dr. Nurlaili A. Fatah St. Malano, salah seorang putri dari A. Fatah St. Malano menghubungi Syafar Habib, S.H yang waktu itu menjabat sebagai ketua PKS Jakarta. Dr. Nurlaili menginformasikan bahwa pemerintah sedang mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), sedangkan seluruh isi dan kelengkapan yang dibutuhkan oleh Puskesmas akan disediakan oleh pemerintah.

Informasi yang disampaikan oleh dr. Nurlaili tersebut kemudian dibahas dalam suatu pertemuan dikediaman H. Tommy H. Hamid yang dihadiri oleh beberapa orang tokoh masyarakat Silungkang di Jakarta. Dari pertemuan tersebut terkumpul sumbangan dari yang hadir sekitar Rp8 juta. Belakangan ditambah sumbangan dari perantau di Solo dan Surabaya hingga menjadi Rp10 juta.

Setelah dana terkumpul, langkah selanjutnya mencari lahan yang cukup untuk pembangunan Puskesmas tersebut. Dalam rangka itu, H. Munir Taher dan Syafar Habib pulang ke Silungkang. Di Silungkang mereka bertemu dengan Muluk Djalaludin Ayahda yang punya tanah dengan luas yang cukup besar di Lubuak Kubang, Silungkang. Beliau menawarkan tanah tersebut untuk pembangunan Puskesmas dengan catatan bahwa beliau dibuatkan rumah tinggal berdampingan dengan Puskesmas. Akhirnya tawaran ini disepakati dan pembangunan Puskesmas serta rumah tinggal untuk Muluk Djalaludin Ayahda pun mulai dibangun pada tahun 1981. Peresmian pemakaian Puskesmas ini dilaksanakan bersamaan dengan peresmian pemakain SDI setelah direnovasi, yaitu pada tahun 1984.

3. Mesjid Raya Silungkang

Pada tahun 1994, berkumpul beberapa orang tokoh masyarakat Silungkang Jakarta pada acara batogak rumah H. Nazir Achmad di Lubuak Kubang Silungkang yang waktunya bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Pembicaraan-pembicaraan akhirnya terfokus kepada masalah Masjid Raya Silungkang yang dinilai kondisinya perlu diperbaiki. Pada waktu itu secara spontan H. Firdaus, BA menyatakan bersedia menyumbang Rp100 juta dan Rp50 juta atas nama anak-anak beliau. Demikian juga dengan H. Djafar Turut, beliau juga langsung menyumbang sebesar Rp10 juta. Setelah rencana renovasi masjid ini siap, maka selain dari penyumbang di atas juga banyak masyarakat perantau yang menyumbang dalam jumlah yang bervariasi. Pekerjaan renovasi dimulai tahun 1995 dan selesai tahun 1996.

4. Tanah Sungai Kombuik

Pada tahun 1977, dalam suatu obrolan H. Harmon minta kepada H. Djamaris, Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ketika itu yang sudah beliau kenal dengan baik untuk menghambat laju transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa masuk ke wilayah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Caranya menurut H. Harmon, dengan merintis transmigrasi lokal. Jika disediakan lahan yang cukup, orang Silungkang bersedia untuk bertransmigrasi.

Sebagai tindak lanjut dari obrolan tersebut, atas permintaan Bupati Djamaris masyarakat Pulau Punjung akhirnya memberikan tanah seluas 100 hektare kepada orang Silungkang dengan syarat orang Silungkang harus membeli tanah seluas lebih kurang 1 hektare untuk sarana jalan menuju lokasi yang disediakan tersebut dengan harga pada waktu itu Rp2,5 juta. Untuk pembelian tanah seluas 1 hektare, ditawarkanlah kupon senilai Rp10 ribu kepada warga PKS Jakarta dengan imbalan dapat berusaha nantinya dilahan yang diberikan oleh masyarakat Pulau Punjung tersebut.

Sayangnya, setelah beberapa kali pergantian pengurus PKS Jakarta sampai sekarang pengurusan surat-surat kepemilikan tanah tersebut belum tuntas. Bukti yang ada pada PKS Jakarta hanya berupa dokumen serah terima yang ditanda-tangani oleh tujuh orang niniak mamak dari Pulau Punjung yang kabarnya sekarang tinggal satu orang yang masih hidup. Menurut keterangan pihak agraria, ada tiga hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah agar tidak diserobot orang, yaitu: 1) Surat yang sah, sertifikat atau surat girik, 2) ditempati atau digarap, dan 3) dipagar. Nah ketiga hal ini rupanya yang belum terlaksana.

5. Penobatan Gajah Tongga Koto Piliang

Dengan tujuan untuk “mambangkik batang tarandam”, pada tanggal tanggal 12 Desember 2002 diselenggarakan acara Malewakan Pangulu Pucuak Nan Balimo dan Penobatan Irwan Husein sebagai Gajah Tongga Koto Piliang di Silungkang. Penobatan Gajah Tongga Koto Piliang ini dilakukan oleh Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung H.M.S Taufiq Thaib, S.H Gelar Tuanku Mudo Mahkoto Alam sebagai pewaris kerajaan Pagaruyung.

Dalam sambutannya, H.M.S Taufiq Thaib, S.H menjelaskan bahwa Gajah Tongga Koto Piliang merupakan salah satu kebesaran Langgam Nan Tujuah Koto Piliang dan sebagai pucuk adat Kanagarian Silungkang dan Padang Sibusuak. Gajah Tongga Koto Piliang ini adalah panglima wilayah selatan dalam alam Minangkabau. Konon, di bawah pimpinan Gajah Tongga Koto Piliang ini pasukan hulubalang Minangkabau dapat mengalahkan dan menghancurkan serangan dari pasukan Singosari yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu I pada tahun 1276 Masehi. Pertempuran besar-besaran ini terjadi di suatu lembah sempit yang pada waktu itu dikenal dengan Lembah Bukit Kupitan dan Sungai Batang Kariang. Karena banyaknya mayat bergelimpangan dan tidak sempat dikuburkan menimbulkan bau yang sangat busuk, maka tempat itu kemudian dikenal dengan nama Padang Sibusuk.

Acara Malewakan Pangulu Pucuak Nan Balimo beserta seluruh perangkat adat dan Penobatan Irwan Husein sebagai Gajah Tongga Koto Piliang juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Zainal Bakar dan Walikota Sawahlunto Drs. Soebari Sukardi serta ribuan warga Silungkang dan perantauan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak nagari Silungkang untuk mendalami dan memahami dasar-dasar dalam menata kembali kehidupan banagari, membangun nagari serta memajukan dan mencerdaskan sumber daya manusia anak nagari. Penyelenggaraan acara ini adalah juga wujud perhatian dan sumbangan PKS terhadap kampung halaman sendiri. []

[Sumber bahan tulisan dari Pengurus Persatuan Keluarga Silungkang Jakarta untuk Majalah Rantau Pemprov Sumbar, 2010]

Koperasi PKL Hindari Pedagang dari Jeratan Rentenir

Oleh: Muhammad Subhan

Zurni, 50 tahun, merasa beruntung mendapat pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bukittinggi. Kalaulah tidak ia tak akan pernah kenal dengan namanya koperasi. Dengan berkoperasi itu pula, lambat laun usahanya semakin berkembang. Omset bertambah, ekonomi keluarga pun terbantu.

Perempuan warga Birugo Bukittinggi ini adalah satu dari puluhan pedagang pakaian sekolah di Jalan Kumango Belakang Pasar Atas Bukittinggi. Ia berdagang di lokasi itu telah cukup lama, sejak tahun 1986. Kedai kecil pakaiannya ia berikan merek “Zurni Konveksi”.

Sebelum menjadi anggota koperasi PKL bisa dibilang pendapatannya senin kemis. Ia pun sering berhubungan dengan rentenir atau tengkulak yang ketika itu marak di Bukittinggi. Karena bunga pinjaman pada tengkulak tinggi, tak jarang pendapatannya terkuras hanya untuk mencicil bunga yang ia pinjam pada tengkulak. Ekonomi keluarganya pun makin morat marit.

“Secara tidak sadar para tengkulak itu bukannya membantu, melainkan malah mencekik pedagang, dan saya sangat merasakan itu,” ujar Zurni yang mempunyai tiga orang anak yang dua diantaranya masih duduk di bangku sekolah.

Zurni tertarik bergabung di koperasi PKL setelah ia mendapat penyuluhan dari petugas Perindagkop Bukittinggi tentang pentingnya berkoperasi bagi para pedagang. Rekan-rekan seprofesinya pun tertarik pula karena dengan berkoperasi mereka bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Maka mulai akhir 2008 lalu Zurni resmi menjadi anggota Koperasi “Restu P2KL” (Persatuan Pedagang Kaki Lima) Pasar Atas Bukittinggi.

“Sejak menjadi anggota koperasi ini saya menyatakan putus hubungan dengan rentenir atau pun tengkulak,” ujar Zurni sembari tersenyum sumringah.

Jika sebelum menjadi anggota koperasi penghasilan Zurni hanya antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, kini penghasilannya bisa dibilang meningkat, menjadi rata-rata Rp200 ribu sehari. Itu juga lantaran ia tak lagi mencicil bunga pinjaman pada rentenir.

Besarnya manfaat berkoperasi itu juga dirasakan Nasrizal, 48 tahun, pedagang sandal dan baju merek jam gadang di Jalan Muka Pasar Atas No 01 Bukittinggi. Sejak mendapat pembinaan dan menjadi anggota koperasi usahanya semakin berkembang. Bahkan ia mengaku bisa berpenghasilan hingga Rp2.250.000 per minggu.

“Saya mendapat bantuan pinjaman modal dari Koperasi “Restu PKL” dan saya gunakan untuk menambah kebutuhan barang usaha,” ujar lelaki yang menamakan merek kedainya “Dara Minang Sandal”.

Nasrizal mulai bergabung menjadi koperasi “Restu P2KL” sejak akhir 2008 bersama PKL lainnya. Di lokasi yang sama, berdagang pula belasan pedagang sepatu dan pakaian merek jam gadang yang merupakan salah satu trade mark Bukittinggi. Banyaknya pengunjung yang datang ke Bukittinggi tentu saja berdampak baik bagi usaha mereka.

“Saya bukan saja bisa mendapatkan pinjaman modal usaha, namun juga terjalin rasa kebersamaan antara pengurus dan anggota koperasi serta antar sesama PKL,” ujar Nasrizal yang mulai berusaha sejak tahun 1998 silam.

Baik Zurni maupun Nasrizal adalah PKL yang beruntung dapat bergabung menjadi anggota Koperasi Restu P2KL Pasar Atas Bukittinggi. Koperasi ini mulai berdiri sejak Juni 2008 dan merupakan satu-satunya koperasi PKL di Bukittinggi yang telah berbadan hukum dengan nomor 29/BH/III-10/III.2009 tanggal 19 Maret 2009.

Koperasi Restu P2KL saat ini beranggotakan 123 orang dengan berbagai jenis usaha anggota seperti cenderamata, ikat pinggang, dompet, assesories HP, jam, pakaian, sandal dan lainnya. Koperasi ini diketuai H. Armen, dengan wakil ketua Yuza, sekretaris Noviandri dan bendahara Salman. Jam kantor buka pada hari Minggu dan Senin setiap minggunya.

”Simpanan dan angsuran pinjaman dijemput ke tempat anggota berdagang dan pemberian pinjaman diantar ke tempat anggota berdagang,” ujar Ketua P2KL H. Armen yang juga mengatakan jumlah simpanan pokok anggota Rp100 ribu per orang dan simpanan wajib Rp100 ribu per orang per minggu.

Ditambahkannya, dari asset simpanan pokok dan simpanan wajib anggota itu, Koperasi P2KL setiap minggunya sudah bisa memberikan pinjaman kepada 4 sampai 5 orang anggota dengan jumlah pinjaman maksimal Rp5 juta. Dengan adanya koperasi ini manfaat yang dirasakan anggota adalah, tersedianya sumber modal yang mudah dan murah sehingga PKL dapat mengembangkan usaha mereka ke arah lebih baik.

Menurut Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop Bukittinggi, Yetti Murni, S.E., pemberdayaan usaha mikro khususnya PKL di Bukittinggi telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan berbagai kegiatan pembinaan bagi PKL dengan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kota Bukittinggi dan dana APBD Propinsi Sumatera Barat.

Sampai tahun 2008 telah dibina sebanyak 200 orang PKL di Kota Bukittinggi yaitu PKL yang berdagang di lokasi Pasar Atas (162 orang), TMSBK (24 orang) dan Jalan Perintis Kemerdekaan (14 orang). Pembinaan diarahkan kepada penumbuhan kehidupan berkoperasi di kalangan PKL, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan akses permodalan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Sumatera Barat serta perbankan.

Beberapa kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, yaitu registrasi PKL, pemberian ID Card kepada PKL, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dengan pembiayaan dari APBD Kota Bukittinggi, diantaranya kewirausahaan, menejemen usaha kecil (MUK), menejemen keuangan, dinamika kelompok, penumbuhan kehidupan berkoperasi, bimbingan dan konsultasi, pengembangan koperasi PKL, perkuatan modal melalui koperasi dengan pemanfaatan dana APBD Sumbar, promosi barang dagangan PKL melalui pameran dan pengisian toko di Banto Trade Centre (BTC) serta fasilitasi kepada sumber modal terutama Bank Nagari Cabang Bukittinggi melalui penyaluran Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM).
Hasil dari kegiatan pembinaan PKL tersebut antara lain, tumbuhnya empat buah koperasi PKL yang merupakan wadah berorganisasi dan sarana pemenuhan kebutuhan modal bagi PKL, yaitu KSU Restu P2KL di Pasar Atas Bagian Barat (sudah berbadan hukum), Koperasi Badunsanak di Pasar Atas Bagian Timur dan Belakang Pasar, Koperasi Kebun Bunga di TMSBK, dan KSU Mitra Mulia di Jalan Perintis Kemerdekaan.

”Dengan adanya koperasi ini tentu saja makin tersedianya sumber modal yang lebih memadai dan menghindarkan PKL dari jeratan rentenir yang selama ini merupakan solusi bagi mereka dalam pemenuhan kebutuhan modal,“ ujar Yetti Murni.

Disamping itu, dengan adanya koperasi ini pula terjadi perobahan pola pikir dan pola kerja PKL terutama dalam pelayanan konsumen. Juga tersalurkannya dana perkuatan PKL yang bersumber dari dana APBD Propinsi Sumbar sebesar Rp300 ribu untuk masing-masing PKL serta tersalurkannya dana KPUM Bank Nagari Cabang Bukittinggi kepada PKL yang berdagang di TMSBK sebesar Rp129 juta (2008).

Sementara di tahun 2009 dilakukan pembinaan PKL dengan pola yang sama, yaitu sebanyak 77 orang diberikan dana perkuatan PKL masing-masing sebesar Rp500 ribu melalui dana APBD Propinsi Sumatera Barat, serta peningkatan kualitas SDM 125 orang PKL dengan menggunakan dana APBD Kota Bukittinggi untuk kegiatan kewirausahaan, menejemen usaha kecil (MUK), menejemen keuangan dan dinamika kelompok. []

[Tulisan ini sebagai bahan dalam buku Kredit Mikro Nagari (KMN) yang diterbitkan Bappeda Sumatera Barat, 2009]

Kakao, Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Oleh: Muhammad Subhan

Kakao (coklat) merupakan salah satu komoditi utama nasional dengan sebaran sentra penanaman yang cukup banyak dan tumbuh dengan baik di Indonesia. Kakao juga telah lama menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan Indonesia yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menghasilkan devisa negara.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia, maka permintaan pasar untuk komoditi kakao juga akan meningkat. Ini merupakan peluang bagi Indonesia, khususnya Sumatera Barat, untuk terus meningkatkan produksi kakao. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi kakao adalah dengan memperluas lahan penanaman. Hal ini masih mungkin dilakukan karena masih banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perkebunan kakao di Sumbar.

Definisi sentra produksi nasional tersebut adalah kabupaten/kota yang memiliki luas lahan minimal 1.000 ha, sedangkan kabupaten/kota yang luas lahannya lebih kecil dari yang ditetapkan merupakan wilayah eksiting terbesar luasannya di wilayah provinsi tersebut. Sedangkan wilayah potensi yang dimaksud adalah bagian dari wilayah potensi pengembangan di tiap wilayah kabupaten/kota yang belum dikembangkan atau merupakan sisa lahan yang masih dapat dikembangkan untuk budidaya kakao.

Sentra pengembangan kakao di Provinsi Sumatera Barat adalah di Kabupaten Pasaman, Agam, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Selain itu kakao juga terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, kota Sawahlunto, dan kabupaten lainnya. Alasan Sumbar tertarik komodoti kakao lantaran luas lahan di daerah ini semakin terbatas, sementara kakao dapat ditanam di lahan pekarangan dan dapat ditanam di lahan kelapa. Umur panen kakao juga terbilang pendek, sekitar 2-2,5 tahun.

Sejak dicanangkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Maret 2006 silam, Sumbar telah bertekad untuk menjadi sentra kakao di wilayah Indonesia Bagian Barat. Target maksimal luas lahan kakao di Sumbar akan tercapai pada tahun 2010 mendatang. Maka, agar tujuan dari target itu tercapai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Perkebunan adalah dengan pemenuhan target luas lahan.

Berdasarkan data di Dinas Perkebunan Sumbar, target 2008 lalu sudah tertanam kakao seluas 65 ribu hektar. Kemudian di tahun 2009 ditargetkan lagi untuk penanaman seluas 19 ribu hektar dan sisanya sekitar 20 ribu hektar lagi akan dituntaskan pada tahun 2010. Selain melalui perluasan lahan, upaya lainnya adalah dengan penyediaan bibit kakao. Di tahun 2009, telah disediakan bantuan sebanyak 1,5 juta bibit untuk mendukung penanaman kakao seluas 19 ribu hektar.

Di samping itu, yang lebih menggembirakan adalah produksi kakao Sumbar sudah sekitar 32 ribu ton per tahun. Harga di pasaran per kilonya mencapai Rp24 ribu. Namun demikian sejumlah permasalahan yang sering terjadi masih ditemui di lapangan, seperti pemeliharaan tanaman yang masih kurang, baik pemupukan, pemangkasan, dan pembasmian hama. Begitupun masih ditemui bibit yang kurang jelas mutunya. Mutu bibit yang kurang bagus itu lantaran petani cenderung mengambil buah produksi dijadikan bibit kembali.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Dinas Perkebunan memberikan solusi diantaranya penyediaan bibit unggul. Di tahun 2007 misalnya, jumlah bibit yang disalurkan kepada petani sebanyak 824.718 batang. Jumlah penyaluran bibit ini semakin meningkat di tahun 2008 yaitu 1.149.612 batang.

Disamping bantuan bibit, juga dilakukan penangkaran bibit kakao yang dilaksanakan oleh kelompok tani dengan pola pemberdayaan kelompok yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota, di antaranya di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Dharmasraya, Agam dan Kota Padang. Jumlah benih yang ditangkarkan pada tahun 2007 sebanyak 1.150.000 butir, sedangkan di tahun 2008 sebanyak 1.600.000 butir, dengan tambahan daerah tangkaran, Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Solok.

Keseriusan Pemerintah Propinsi Sumbar terhadap sektor unggulan perkebunan ini terlihat, sejak tahun 2006 melalui APBD Propinsi Sumbar telah dianggarkan dana penyediaan benih kakao sebanyak 440.000 butir dengan anggaran Rp300 juta. Di tahun 2007 juga dianggarkan untuk kegiatan pengembangan kakao, pelatihan tugas tentang budidaya dan pengolahan kakao dengan anggaran Rp3.233.195.950, dengan jumlah benih sebanyak 2.400.000 butir. Di tahun 2008 juga dianggarkan pengembangan tanaman kakao dengan bibit sebanyak 770.000 bibit dengan anggaran Rp2.593.000.000. Dari semua kegiatan di tahun 2007, 2008, 2009, baik berupa pelatihan, penyediaan bibit/benih, pembudidayaan, pemeliharaan, promosi produk hingga revitalisasi kelembagaan petani kakao telah menelan anggaran sebesar Rp10.680.372.700.

Benarkah tanaman kakao bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat?

Pertanyaan itu pantas dijawab Romer M, 27 tahun, warga Jorong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Guru honor di SMP Negeri 2 Enam Lingkung ini, sejak 2006 lalu telah bertani kakao dan sudah beberapa kali memetik hasilnya mengingat usia panen antara 2-2,5 tahun.

Ketika tanaman kakao dicanangkan Wakil Presiden 2006 silam, Romer dipercaya masyarakatnya sebagai ketua kelompok petani kakao di daerahnya. Kelompok pimpinannya diberi nama “Bukik Aneh”. Tak jelas apa alasan memberikan nama itu. Namun yang pasti melalui kelompoknya pula, masyarakat mendapat bantuan 50 ribu bibit dari Dinas Perkebunan Sumbar. Bantuan itu terus berlanjut. Di tahun 2007 kembali kelompoknya mendapat tambahan 100 ribu bibit dan 2008 sebanyak 40 ribu bibit. Dari jumlah itu dibagi kepada masyarakat dengan jumlah variatif, antara 300 hingga 700 batang. Romer sendiri di lahannya sekarang memiliki 600 batang kakao.

Selama ini, masyarakat di Parit Malintang mayoritas bertani sawah dan palawija. Melihat prospek tanaman kakao yang cukup menjanjikan sebagian masyarakat mulai beralih ke tanaman kakao. Tentu saja hal itu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Di kebun kakaonya yang kurang dari setengah hektar, Romer memperlihatkan batang-batang kakao yang ditumbuhi buahnya yang lebat meski belum matang seluruhnya. ”Coba lihat itu! Berapa rata-rata buah kakao dalam satu pohon? Kalau saya hitung, di sini bisa mencapai 300-400 buah per pohon,” katanya sembari menunjukkan satu batang pohon terdekat di pinggir jalan.

Pohon kakao berbuah merah hati yang dimaksud Romer itu memang benar-benar lebat. Cukup terawat. Dia pun mulai menjelaskan apa rahasia yang dilakukan para petani kakao di Parit Malintang dalam membudidayakan tanaman itu. Dari batang-batang kakao, tampak banyak semut hitam. Mengganggukah hewan itu?

“Ini rahasianya. Semut hitam ini justru menangkal serangan hama dan penyakit. Dan, yang penting tak menggugurkan bunga. Berbeda kalau pakai pestisida. Waktu nyemprot malah banyak bunga gugur,” ujarnya.

Namun demikian, hama yang sulit diberantas adalah hama tupai. Bahkan sering diburu dengan bedil. Salah satu cara menantisipasinya adalah dengan memperketat pengawasan dan pemeliharaan tanaman.

Menurut Romer, rata-rata petani kakao di Parit Malintang bisa mengantongi pendapatan antara Rp750 ribu hingga Rp2 juta per bulannya. Itu juga tergantung dari luas lahan dan jumlah pohon kakao yang ditanam. Semakin banyak pohonnya tentu semakin banyak pula hasil buahnya yang bisa diproduksi.

“Harga permentasi kakao di pasaran Rp22 ribu/kg dan yang tidak permentasi Rp18 ribu/kg,” ujarnya.

Dia mengaku merasa terbantu dengan program bantuan benih dan bibit kakao dari Dinas Perkebunan. Di samping itu, melalui kantor wali nagari petani kakao juga mendapatkan penyuluhan dari tenaga lapangan terkait menanam kakao yang baik dan benar serta menguntungkan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya, Romer dan petani kakao di daerahnya membentuk wadah koperasi. Saat ini anggota koperasinya berjumlah 20 orang. Anggota dikenakan dana simpanan wajib Rp25 ribu dan simpanan pokok Rp25 ribu. Koperasinya itu telah berdiri sejak tahun 2007.

“Koperasi ini juga untuk mengantisipasi para tengkulak yang sering memperdaya petani dengan cara membeli hasil taninya dengan harga murah,” ujar Romer.

Romer tertarik bertanam kakao lantaran perawatannya yang murah dan tidak repot. Di samping itu setelah ia mengikuti penyuluhan kakao di nagari, ia merasa jatuh hati untuk lebih serius membudidayakan kakao. Dia mengatakan kakao diekspor ke banyak negara, waktu panennya juga sangat singkat sehingga memberikan nilai tambah bagi petani.

Dari bekal pengetahuan tersebut, kemudian dia mencoba mempraktikkan di kebun miliknya dengan bibit bantuan Dinas Perkebunan Sumbar. Setelah menunggu 3 tahun ia pun menuai hasil yang cukup memuaskan.

Petani kakao lainnya yang juga mendulang hasil menggembirakan dari tanaman itu adalah Santi, 35 tahun, anggota kelompok binaan Romer dan kawan-kawannya. Wanita ini mulanya hanya bertani palawija, namun ia mengaku tertarik bertanam kakao setelah mendapat bantuan bibit sebanyak 500 batang.

“Lahan saya tidak luas, tapi jadilah untuk membudidayakan kakao karena masyarakat di sini umumnya bertanam kakao,” ujar wanita dua anak ini.

Dengan bertanam kakao itu, sebulannya ia bisa berpenghasilan minimal Rp1 juta. Tentu saja hal itu sangat membantu ekonomi keluarganya dan suaminya yang juga seorang petani.

Bagi masyarakat Parit Malintang, ujar Santi, sumbangsih dan perhatian Pemerintah Propinsi Sumbar memberikan pengetahuan dalam bertanam kakao serta bantuan bibit/benih, menjadikan nagari yang tadinya miskin menjadi maju. Kini, Parit Malintang menjadi sorotan banyak orang lantaran nagari ini tempat pencanangan sentra kakao oleh wapres sementara masyarakatnya pun telah menanam kakao sebelumnya. Dan lihatlah di sana, hampir tidak ada masyarakat yang tidak bertanam kakao meski di halaman rumahnya sekalipun. []

[Tulisan ini sebagai bahan dalam Buku Kredit Mikro Nagari (KMN) yang diterbitkan Bappeda Sumatera Barat, 2009]

Profil Lembaga Keuangan Mikro BUKP Kecamatan Prambanan DIY

Oleh: Muhammad Subhan

Berbagai anggapan miring, dicuekin warga, hingga teror dari para rentenir mewarnai perjalanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Prambanan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun demikian, dengan semangat ikhlas dan optimisme yang tinggi, BUKP pimpinan Nur Khoironi ini menoreh hasil yang memuaskan. Lebih dari 300 warga ekonomi lemah telah menjadi nasabahnya. BUKP Prambanan pun menjadi lembaga keuangan terdepan di Kecamatan Prambanan.

Kantor BUKP Prambanan tidaklah luas. Bahkan dari luar terlihat sangat kecil sebab berdampingan dengan sebuah toko. Di dalam kantor BUKP yang beralamat di Jalan Prambanan Km 5, Madurejo, Kecamatan Prambanan ini, hanya sekitar 3 x 5 meter saja luasnya. Di ruang sekecil inilah semua transaksi kredit mikro dilakukan.

Ketika penulis mengunjungi kantor BUKP Prambanan, Sabtu (27/6/2009), siang itu, suasana di kantor BUKP terlihat sepi. Belum ada transaksi. Menurut Kepala BUKP Prambanan Nur Khoironi, transaksi biasanya dilakukan nasabah pada pagi atau sore hari. Sebab umumnya warga yang menjadi nasabah di BUKP ini berprofesi sebagai petani dan pedagang.

BUKP Prambanan merupakan satu diantara 75 BUKP di Propinsi DIY. BUKP ini berdiri sejak 1989, bersamaan dengan BUKP lainnya. Sebelum menempati kantor sekarang, BUKP Prambanan telah beberapa kali pindah kantor. Status kantor sekarang masih sewa.

Seperti halnya kegiatan usaha BUKP lainnya di DIY, BUKP Prambanan membuka layanan pemberian kredit usaha, menghimpun tabungan, deposito serta menerima titipan surat-surat/benda berharga. Sejak berdiri, BUKP Prambanan mendapat subsidi dari Pemerintah Propinsi DIY sebesar Rp200 juta sebagai modal awal BUKP. Karena kegigihan pengelola, dari modal awal Rp200 juta sekarang telah memiliki tabungan Rp800 juta. Di samping itu, hingga Juni 2009 BUKP Prambanan telah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar Rp1,2 Miliar.

“Alhamdulillah, tutup buku di tahun 2008 kami mendapatkan laba bersih sebesar Rp70-an juta,” ujar Nur Khoironi.

Jumlah laba itu menurut Nur Khoirani masih terbilang kecil jika dibanding dengan pendapatan BUKP lainnya. Namun sebagai pihak pengelola dirinya bangga bahwa lembaga yang dipimpinnya mendapatkan untung yang terbilang lumayan.

Produk unggulan yang dimiliki BUKP Prambanan, jelas Nur Khoironi, salah satunya adalah tabungan dan deposito. Dengan menabung di BUKP warga akan mendapat akses langsung pada kredit usaha. Selain bisa mendapatkan jaminan kredit, warga yang menabung di BUKP Prambanan juga memperoleh bunga yang dihitung atas dasar saldo terendah setiap bulannya. Frekuensi penarikan penabung juga tidak dibatasi, bunga dibayarkan setiap bulan dan suku bunga ditetapkan menurut perkembangan pasar.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet yang menjadi permasalahan hampir seluruh lembaga keuangan, BUKP Prambanan menetapkan jaminan bagi peminjam berupa sertifikat atau BPKP yang akan dijadikan agunan. Agunan juga diutamakan atas nama sendiri, sementara jika agunan belum atas nama sendiri harus menyertakan surat kerelaan bermaterai Rp6.000,- yang blangkonya sudah disediakan BUKP. “Pinjaman yang diajukan nasabah besarannya relatif, mulai Rp1 juta hingga Rp50 juta,” ujar Khoironi.

Namun demikian jelas Khoironi, setiap peminjam kredit terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dengan membuat proposal usaha. Dalam proposal itu juga melampirkan surat permohonan kredit yang blangkonya disediakan di kantor BUKP. Blangko ini harus diketahui dan ditandatangani oleh suami/istri dan jika perlu dimintakan legalisasinya kepada aparat desa setempat. Disamping itu juga fotocopy KTP yang masih berlaku, fotocopy C1 bagi yang sudah berkeluarga. Jika syarat-syarat tersebut telah lengkap pemohonan dapat mendatangi kantor BUKP Prambanan untuk mengajukan pinjaman kredit. Proposal peminjam selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dan diadakan survei kelayakan usaha sesuai alamat peminjam yang tertera di dalam KTP.

Dijelaskan Nur Khoironi, dari analisa pengelola atas kelayakan usaha nasabah, sebagian nasabah berprofesi sebagai tukang batu (genteng), berdagang di pasar, tani palawija, ternak ayam/itik/kambing, serta ada juga yang berprofesi sebagai polisi dan pegawai negeri sipil (PNS). Khusus bagi kredit pegawai pemohon harus mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari bendara/pimpinan pemohon serta melampirkan slip gaji.

Sementara itu, dalam memberikan pelayanannya BUKP Prambanan buka kantor dari hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Selama ini BUKP Prambanan masih memakai sistem manual. Dalam waktu dekat semua transaksi akan dilakukan dengan sistem komputerisasi sehingga transaksi nasabah lebih praktis, cepat dan mudah. Meski masih dengan sistem manual, sejauh ini tingkat kemacetan nasabah hanya di bawah 10 persen.

Benarkah keberadaan BUKP Prambanan memberi manfaat bagi masyarakat? Salah seorang nasabah BUKP Prambanan, Waluyo, 41 tahun, yang berprofesi sebagai tukang jahit pakaian yang berlokasi tidak jauh dari kantor BUKP Prambanan mengungkapkan perkembangan usahanya setelah mendapat pinjaman kredit usaha dari BUKP Prambanan. “Saya sangat terbantu dengan pinjaman modal usaha di BUKP. Mulanya saya hanya punya satu unit mesin jahit, tapi sekarang sudah punya 3 unit,” ujar Waluyo didampingi istri dan kedua anaknya.

Waluyo menjadi nasabah BUKP Prambanan sejak lima tahun lalu. Mulanya dia hanya menabung mengingat jarak kantor bank dari tempat tinggalnya sangat jauh. Sebelumnya ia tidak tahu menahu tentang manfaat BUKP, namun setelah melihat hasil usaha yang diperoleh seorang temannya, ia pun tertarik menabung lalu mengajukan permohonan kredit.

“Saya meminjam Rp5 juta, dan saya gunakan untuk membeli 1 unit mesin bekas. Dari satu unit mesin ini bertambah menjadi dua unit, dan saya dibantu dua orang tenaga kerja,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, jika nanti cicilan pinjamannya telah selesai dia berniat akan mengajukan permohonan kredit lagi untuk membuat kios jahit baru yang agak luas. Dengan demikian dia harapkan usahanya semakin berkembang dan dapat mempekerjakan tenaga kerja baru sehingga warga di daerahnya terlepas dari pengangguran. []

[Tulisan ini sebagai bahan dalam buku “Kredit Mikro Nagari (KMN) yang diterbitkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat]

BUKP, Model Lembaga Keuangan Mikro di DIY

Oleh: Muhammad Subhan

Penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah memang punya model-model tersendiri, disamping program yang sudah ada diberikan pemerintah pusat. Jika di Sumatera Barat ada Kredit Mikro Nagari yang diarahkan menjadi model lembaga keuangan mikro untuk membantu masyarakat miskin, maka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di sana punya lembaga yang sama meski nama berbeda, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Di DIY, BUKP bukanlah barang baru, melainkan telah berlangsung lama, sejak 30 tahun lalu. Lembaga ini didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan. Lembaga ini didirikan di tiap-tiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota se-Propinsi DIY, sementara di masing-masing Desa dibentuk unit-unit BUKP. Pendirian BUKP ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Diakui bahwa dalam rangka memberantas momok kemiskinan tidak hanya terlepas dari peran pemerintah saja, diperlukan pula peranserta seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan. Di DIY, BUKP diharapkan mampu mewujudkan Kecamatan di seluruh Propinsi ini menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan. Maka dijadikanlah BUKP sebagai basis penanggulangan kemiskinan di masing-masing Kecamatan dengan sasaran masyarakat miskin pedesaan.

Bagi pemerintah DIY, tolok ukur keberhasilan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan dalam meningkatkan usaha telah menggunakan jasa intermediasi Lembaga Keuangan Mikro BUKP. Dengan demikian penduduk yang menjadi nasabah, baik untuk menabung dan meminjam di BUKP telah berperan serta dalam mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Dalam perjalanannya, BUKP ini bertugas dan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan. Juga untuk menghindarkan masyarakat pedesaan dari perangkap rentenir yang marak beroperasi di pedesaan. Jika BUKP ini berjalan maka dengan sendirinya BUKP telah menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk mendukung operasional kegiatan BUKP, Pemerintah DIY memberikan modal dasar setiap BUKP sebesar Rp50 juta. Jumlah ini tentu saja masih terbilang kecil jika dibanding modal KMN di Sumatera Barat dimana tiap-tiap Nagari diberikan modal awal Rp300 juta. Namun demikiian, modal bantuan Pemerintah DIY tersebut diharapkan terus berkembang dan dapat dipergulir dan dipergilirkan untuk membantu masyarakat miskin di pedesaan.

Kelembagaan BUKP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pengelolaannya terdiri dari seorang Kepala dan tiga orang karyawan. Kepala BUKP didalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu dan membawahi karyawan lainnya. Karena BUKP berada di Kecamatan, maka dengan sendirinya Camat menjadi pembina sekaligus penanggung jawab BUKP di wilayahnya.

Lebih jauh, dalam pelaksanaannya BUKP juga merupakan lembaga yang bertitik tolak atas keberhasilan Lembaga Bantuan Pedukuhan/Pedusunan di Propinsi DIY yang dinilai mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Pedesaan yang dapat menumbuhkan wirausaha dalam masyarakat pedesaan. Disamping itu dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengembang perekonomian daerah perlu memperluas jaringan sampai ke pedesaan sehingga secara langsung masyarakat/pedesaan dapat ikut menikmati peran serta BPD dalam menumbuhkan gairah wirausaha di Pedesaan dan meningkatkan kemampuan berusaha bagi golongan ekonomi lemah.

BUKP ini telah diujicoba dalam suatu pilot proyek di empat Kecamatan di seluruh Propinsi DIY, yaitu Kecamatan Tempel, Galur, Imogiri dan Ponjong yang telah menunjukkan suatu hasil positif dan dapat berkembang. Namun demikian, untuk melayani masyarakat pedesaan yang membutuhkan dirasakan modal yang dimiliki BUKP masih sangat kurang.


Penduduk Miskin DIY

Bisa dikatakan penduduk miskin bagi daerah tujuan pariwisata nasional seperti DIY terbilang cukup besar. Berdasarkan data BPS 2005, penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 275.110 Rumah Tangga Miskin (RTM). Jumlah ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu: fakir miskin 39.439 RTM, miskin 130.080 RTM dan mendekati miskin 105.591 RTM.

Sementara berdasarkan hasil PSE 2005 kondisi penduduk miskin di DIY dapat digambarkan: Kepala rumah tangga penduduk miskin sebagian besar adalah laki-laki (67,38%), sedang yang mempunyai kepala rumah tangga perempuan sebesar 32,62%. Rumah tangga miskin/penduduk miskin sebagian besar tinggal di wilayah dataran (66,57%) dan tinggal di wilayah pegunungan (27,31%).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesra pada Bappeda DIY, Joko didampingi staf Bidang Kesra Susnoto, kepala rumah tangga miskin (penduduk miskin) di DIY pada umumnya bekerja di sektor pertanian padi dan palawija (51,30%) dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yaitu paling tinggi hanya menamatkan SD sebesar 90,35%. Latar belakang pendidikan ini ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk tetap bertahan dalam perilaku hidup miskin.

Selain itu, sebagian besar penduduk miskin DIY tinggal di rumah tak layak huni sebesar 75%. Bahkan di Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat lebih dari 90% rumah tangga miskin tinggal di rumah tak layak huni, sedangkan di Kota Yogyakarta penduduk miskin yang tinggal di rumah tak layak huni hampir seimbang dan sebagian besar penduduk miskin tinggal di lingkungan yang tidak sehat (86%).

Bukan itu saja, sebanyak 44% rumah tangga miskin tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik apabila mereka mengalami gangguan kesehatan. Bahkan di beberapa kabupaten di DIY, kemampuan rumah tangga miskin untuk berobat ke sarana kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Kota Yogyakarta.

“Lokasi geografis tempat tinggal warga miskin ikut mempengaruhi pendapatan mereka. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul misalnya, penduduk miskin/RTM di sana dijumpai di wilayah pegunungan, sementara di Bantul dan Sleman lebih sering dijumpai di wilayah dataran. Sedangkan di Kota Yogyakarta umumnya dijumpai di wilayah dataran dan bantaran sungai,” ujar Kepala Bidang Kesra Bappeda DIY, Joko.

Data lainnya, anak usia sekolah (7-18 tahun) dari rumah tangga miskin di DIY berjumlah 105.743 anak. Sebanyak 81,95 persen masih bersekolah yaitu 49,17% pada jenjang SD, 21,81% SLTP dan 10,97% SLTA. Sementara anak usia sekolah yang tidak sekolah tercatat lebih 18%, yang terbanyak di Gunungkidul. Sebagian besar rumahtangga miskin belum pernah menerima kredit usaha (96,69%) sehingga akses mereka terhadap kredit usaha sangat rendah. Dari 5 kabupaten/kota rumah tangga miskin yang dapat mengakses kredit usaha terbanyak hanya bertempat tinggal di Bantul dan Kota Yogyakarta, masing-masing mencapai 5,14% dan 5,02%. Sementara kabupaten lain kurang dari 4%. Karena tidak adanya akses usaha ini pula masyarakat tidak dapat mengembangkan usaha mereka sehingga arus usaha stagnan atau bahkan mengalami kemunduran.

Melihat masih besarnya jumlah angka kemiskinan di Propinsi DIY, pemerintah daerah ini melakukan sejumlah kebijakan, yaitu penanggulangan kemiskinan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan seluruh SKPD terkait (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Dinas Perindagkop, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan sebagainya) untuk sama-sama bergerak menuntaskan problem kemiskinan masyarakat. Bahkan penanggulangan kemiskinan selalu ditempatkan dan diposisikan pada prioritas utama dan pertama dalam pembangunan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Upaya-upaya yang dilakukan Perintah Propinsi DIY untuk meningkatkan kesejahteraan/ pendapatan penduduk miskin di daerah ini antara lain, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama), UEP (Usaha Ekonomis Produktif) dan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif). Selain itu mengembangkan dan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya guna mengurangi pengangguran dengan melakukan padat karya, pembinaan dan pengembangan UMKM serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta.

Untuk meringankan beban hidup penduduk miskin, pemerintah memberikan bantuan melalui Jamkessos/Jamkesmas (Askeskin), Raskin, Pemberian PMT (Program Makanan Tambahan). Sementara Pemberdayaan Masyarakat Desa Lestari, diberikan melalui bantuan Rp 50 juta per desa/kelurahan.

Secara umum, kebijakan Pemda DIY dalam Penanggulangan Kemiskinan antara lain; Memenuhi hak-hak dasar (hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih dan sanitasi, hak atas tanah, hak atas SDA dan lingkungan hidup, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi). Disamping itu mengembangkan wilayah (pembangunan sarana dan prasarana wilayah tertinggal, perbatasan, terisolir, pengembangan ekonomi wilayah tertinggal, perbatasan dan strategis cepat tumbuh.

Kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian jumlah penduduk terus ditingkatkan. Selain itu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi dan standarisasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis penciptaan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan sektor pertanian, industri rumah tangga kecil dan menengah serta sektor informal. Untuk mewujudkan semua kebijakan itu tentunya butuh peningkatan kerjasama antardaerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam upaya menciptakan dan perluasan kesempatan kerja. Namun demikian yang perlu tetap diperhatikan adalah meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengupahan, jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pengerahan dan penempatan calon transmigran melalui kerjasama antar daerah, disamping peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan transmigran lokal. []

[Tulisan ini sebagai bahan dalam buku “Kredit Mikro Nagari (KMN) yang diterbitkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat]