Oleh: Muhammad Subhan
SEBAGAI kota kecil yang semakin menggeliat menggalakkan pembangunan di berbagai bidang, Padangpanjang menjadi perhatian banyak orang. Kota seluas 23 Km2 yang dibelah jalan raya yang menghubungkan kota-kota satelit disekitarnya menjadikan Padangpanjang sebagai kota yang cukup strategis. Arus barang dan orang yang datang atau melintasi kota ini dari hari ke hari semakin tak terbendung. Tentu saja semua itu berdampak positif bagi pergerakan ekonomi masyarakat Padangpanjang kedepan.
Pembangunan terkini yang dilakukan Pemerintah Kota Serambi Mekah ini adalah mengerjakan proyek fly over (jembatan layang) di Simpang Delapan dengan anggaran dana lebih kurang Rp18 Miliar, dari dana APBN dan APBD. Meski banyak pihak mengemukakan pendapat bahwa Padangpanjang belum saatnya memiliki fly over, namun untuk beberapa tahun kedepan fly over sudah pasti menjadi kebutuhan urgen. Sebab, keberadaan fly over dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kemacetan serta meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Disamping memudahkan arus barang yang masuk dari Tanahdatar dan daerah-daerah sekitarnya ke Padangpanjang atau sebaliknya dengan memberdayakan Terminal Bukit Surungan (Busur) yang kini terus berbenah.
Sebagai kota kecil, pembangunan di pusat Kota Padangpanjang telah semakin padat, maka penyebaran pembangunan ke daerah-daerah pinggiran adalah langkah bijaksana. Jika langkah ini dikonsep dengan baik, kedepan masyarakat Padangpanjang yang tinggal di daerah-daerah pinggiran atau di daerah perbatasan akan merasa tidak dianaktirikan dan dapat secara bersama menikmati hasil pembangunan.
Sebelumnya, Padangpanjang juga disebut-sebut sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang mengasuransikan seluruh warganya untuk memperoleh layanan kesehatan gratis pada sejumlah rumah sakit dan puskesmas di daerah itu. Langkah yang dilakukan Pemda ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Padangpanjang telah bekerjasama dengan PT Askes, sebagai satu lembaga yang memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Padangpanjang. Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan itu, Pemerintah Padangpanjang juga telah membangun rumah sakit modern (RSUD) serta melakukan kerjasama dengan Malaysia dalam bentuk pengiriman tenaga medis dari Malaysia ke Padangpanjang. Keberadaan RSUD ini menjadikan Padangpanjang sebagai kiblatnya kesehatan di Sumatera Barat karena semakin baiknya pelayanan kesehatan di kota ini. Padangpanjang pun mengikis paradigma masyarakat selama ini bahwa berobat tidak harus ke Malaysia atau negara lainnya, di Padangpanjang pun bisa.
Di tengah gencarnya pembangunan di berbagai bidang itu, satu hal yang agaknya belum terwujud maksimal, yakni kebutuhan akan perumahan rakyat. Sudah menjadi cerita umum di tengah masyarakat bahwa para pendatang yang berminat berdomisili di kota ini banyak yang kesulitan mencari rumah, baik dibeli maupun disewa. Perumnas (Perumahan Nasional) yang ada dapat dihitung jari dan belum mampu menampung kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Agaknya, keluhan ini bukan hanya dialami para pendatang namun juga menjadi problem warga pribumi yang terus berkembang.
Begitupun, harga rumah kontrakan/sewa di Padangpanjang terbilang tinggi dari kota-kota lainnya di Sumatera Barat, yakni rata-rata di atas Rp5 jutaan untuk rumah ukuran standar. Meski soal harga sewa rumah adalah wewenang penuh pemilik rumah namun secara kehidupan sosial kondisi ini menyulitkan masyarakat dan membutuhkan perhatian pemerintah setempat.
Minusnya jumlah perumnas, konon kabarnya, para pengembang perumahan yang tertarik membangun perumahan di kota ini terkendala lahan yang mayoritas merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat, di daerah manapun di Sumatera Barat, menjadi problem yang belum terpecahkan solusinya. Namun demikian, jika pemerintah daerah mampu menyikapinya secara bijak dengan melibatkan masyarakat, maka persoalan tanah ulayat akan terpecahkan. Sebab, perumnas merupakan kebutuhan masyarakat juga.
Padangpanjang sebagai kota pendidikan, kota perdagangan dan jasa, kota layanan kesehatan, dan juga mulai menggeliatkan sektor pariwisata, mau tidak mau akan dikunjungi banyak orang, baik yang menetap maupun yang sekedar singgah terkait urusan pekerjaan mereka, sudah saatnya menggembangkan layanan perumahan rakyat. Jika di kota-kota besar pemerintah sedang menggalakkan pembangunan rumah susun (rusun) karena keterbatasan lahan, maka di kota kecil selayaknya pemerintah daerah setempat membangun rumah murah (rumur), khususnya untuk melayani kebutuhan masyarakat kelas grass root (masyarakat ekonomi lemah). Jika ini terwujud, maka semakin menggeliatlah berbagai pembangunan di kota yang cantik ini. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar